Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Rabu (16/4/2025). Pj Bupati, Ricard Arnaldo menyampaikan, bahwa pelaksanaan PSU ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional.
Menurutnya, PSU bukanlah bentuk kegagalan, tetapi justru menunjukan bahwa proses demokrasi di Parigi Moutong berjalan dengan baik. Dengan adanya pengawasan serta koreksi untuk menjamin integritas dan keadilan Pemilu.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh mmasyarakat Kabupaten Parigi Moutong untuk bersama mendukung program Gubernur Sulawesi Tengah.
“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong untuk bersama-sama mendukung program Bapak Gubernur Sulteng berjama’ah, dan Sulteng mengaji,” ujarnya.
Kata dia, harmoni keberagamanbersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tengah ke-61 pada tanggal 13 April 2025, akan diluncurkan beberapa program, diantaranya
— Program BERANI Cerdas,program ini merupakan terobosan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga akan membebaskan semua pungutan di SMA/SMK Sulawesi Tengah.
— Program BERANI Sehatprogram ini memungkinkan masyarakat Sulawesi Tengah berobat secara gratis di rumah sakit, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
–Berani Bermotor bebaskan tunggakan pajak kendaraan,program ini menawarkan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, mulai tanggal 14 April 2025, hingga 14 Mei 2025.
“Perlu saya sampaikan kepada seluruh ASN maupun PPPK agar kiranya yang belum mengaplikasikan data dokumen kependudukan digital diharapkan untuk bermohon segera mungkin,” ujarnya.
Mengingat Dinas Dukcapil saat ini membuka pelayanan dilobi kantor Bupati. Untuk itu, di harapkan kepada seluruh ASN maupun PPPK untuk bermohon secepatnya.
“Karena data dokumen kependudukan digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan dalam pengelolaan serta penggunaan data kependudukan,” ujarnya.(wad)
