Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Dapil 1, Abdin asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar reses dan temu konstituen di Desa Tandaigi Kecamatan Siniu, Kamis (24/4/2025).
Reses merupakan komunikasi dua arah antara anggota legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
Hal tersebut menjadi kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen mereka secara rutin setiap masa reses.
Reses bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral kepada konstituen di daerah pemilihan.
Sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Reses juga bertujuan untuk mempercepat hubungan informasi antara pimpinan OPD dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, dan tokoh masyarakat.
Serta tokoh masyarakat itu sendiri, sehingga aspirasi mereka diharapkan menjadi perhatian para pimpinan OPD yang menjadi mitra kerja DPRD.
Pada kesempatan itu, masyarakat setempat mengusulkan agar pasar tradisional di wilayah itu lebih ditata rapih dan dibangun dilokasi strategis dan bukan dipinggir jalan.
“Keberadaan pasar itu lokasinya tidak strategis. Sehingga kami berharap melalui DPRD Pemda bisa membangun pasar tradisional ini dilokasi strategis,” ungkap salah seorang warga yang hadir pada reses tersebut.
Sebab, masyarakat menganggap lokasi pasar tersebut dapat mengganggu arus lalulintas di wilayah itu. Hal senada disampaikan Wahab Sangkala warga setempat.
Menurut Wahab, keberadaan pasar tradisional ini merupakan peluang bagai mereka untuk memasarkan daganganya.
“Dan ini harus dipertahankan, tapi dengan harapan agar pemerintah daerah bisa membantu merelokasi tempatnya dan berada di Desa Tandaigi.” harapnya.
Selaku tokoh masyarakat, ia sangat berharap kepada Politisi PPP ini dapat merespon permintaan tersebut dan menyampaikanya ke pihak eksekutif pada saat rapat Paripurna DPRD.
Dengan demikian, anggota DPRD Dapil 1 ini menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pertanggung jawaban, dan menjadi catatan khusus untuk disampaikan pada rapat paripurna bersama pihak eksekutif.
Karena menurut Abdin, solusi yang paling bijaksanana yakni menampung semua aspirasi, mana yang didahulukan dan mana aspirasi bisa dipending, mengingat saat ini anggaran pemerintah daerah dari pemerintah pusat terpangkas hingga 50 persen.
“Kami sebagai penyambung lidah rakyat untuk pemerintah daerah memohon bersabar dan tetap laporan ini akan tersampaikan dihadapan Paripurna,” ujarnya.
