Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Parigi Moutong dalam menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Longki kepada sejumlah awak media usai kunjungan kerja di Parigi, Selasa (17/6/2025). Ia menilai maraknya tambang ilegal di Parigi Moutong tak lepas dari keterlibatan oknum aparat.
“Saya dukung Pak Bupati supaya tegas juga. Cuman masalahnya, maaf, yang saya lihat banyak oknum yang diduga membekingi PETI di Kayuboko maupun di mana-mana,” ujar Longki.
Longki secara terang-terangan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat berseragam dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Ia merujuk pada oknum berbaju coklat maupun berbaju hijau yang dinilai melindungi operasional tambang ilegal.
“Menurut pengamatan saya, banyaknya oknum-oknum, apakah itu oknum yang berbaju coklat maupun berbaju hijau, diduga membekingi PETI-PETI tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Longki juga menyoroti kehadiran Warga Negara Asing (WNA) di area tambang ilegal.
Ia menduga kuat kehadiran mereka tidak datang secara mandiri, melainkan dibawa oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam praktik tambang emas ilegal tersebut.
“Yang berani mendatangkan orang-orang asing ini kan mereka-mereka itu, bukan orang asing yang datang sendiri,” jelas mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu.
Longki membandingkan kondisi tambang di Kayuboko saat ini dengan masa ketika dirinya masih menjabat. Menurutnya, aktivitas tambang dulu masih dilakukan secara manual dan tidak seintensif sekarang.
“Dulu masih mendulang secara manual. Saya tahu karena beberapa kali naik ke lokasi tambang. Saat itu belum separah ini,” kenang Longki.
Politisi Partai Gerindra ini berharap agar Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, khususnya Bupati bersikap lebih tegas dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal.
Ia pun menyarankan agar bupati segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI.
“Saya menyarankan Bupati berkonsultasi dengan Pak Kapolda dan Danrem. Mudah-mudahan Bupati Erwin Burase bisa lebih tegas dalam persoalan ini,” ujarnya.
