Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status Tanggap Darurat Bencana (TDB) setelah banjir merendam sejumlah wilayah di bagian utara kabupaten tersebut sejak Selasa, (17/6/ 2025).
Banjir berdampak pada 12 desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bolano Lambunu, Bolano, dan Ongka Malino.Di Kecamatan Ongka Malino, dua desa terdampak adalah Desa Ongka dan Desa Malino.
Di Kecamatan Bolano, enam desa terendam banjir, yakni Desa Bolano, Bolano Barat, Lembah Bomban, Wanamukti, Wanamukti Utara, dan Desa Sritabaang.
Sementara di Kecamatan Bolano Lambunu, banjir melanda Desa Anutapura, Siendeng, Lambunu Utara, dan Desa Lambunu.
Pelaksana Tugas Plt. Kepala BPBD Parigi Moutong, Rivai, mengatakan banjir masih belum sepenuhnya surut hingga Kamis, (19/6/2025).
“Untuk Ongka, banjirnya sudah surut. Tapi masih ada empat desa lain yang masih tergenang,” jelasnya.
Berdasarkan data BPBD, sebanyak 112 kepala keluarga (KK) atau 448 jiwa, termasuk tujuh bayi, terdampak di Desa Bolano.
Para pengungsi ditampung di Sekolah Mts 3 Parigi, sementara sebagian warga lainnya, seperti di Desa Bolano Barat, memilih tinggal di rumah kerabat.
Menurutnya, beberapa warga masih bertahan di rumah meski banjir belum surut, seperti masyarakat di Desa Sritabaang dan Desa Siendeng.
Ia mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait telah mendirikan posko induk dan dua dapur umum di dekat lokasi pengungsian.
“Dapur umum dikelola oleh BPBD dan Dinas Sosial, dengan bantuan Dinas Kesehatan yang membuka posko layanan kesehatan serta mengoptimalkan Poskesdes di desa-desa terdampak,” ungkapnya.
Untuk warga yang rumahnya rusak berat, khususnya di Desa Bolano dan Lembah Bomban yang juga mengalami longsor kata dia, pihaknya berencana menyediakan hunian sementara (huntara) berbentuk tenda keluarga.
Untuk saat ini, bantuan beras disuplai oleh Dinas Ketahanan Pangan, sementara kekurangan obat-obatan di Desa Wanamukti Utara telah diatasi dengan pengiriman dari puskesmas ke polindes.
Rivai mengungkapkan, bahwa penyebab utama banjir adalah ukuran deker atau saluran air bawah jalan yang terlalu kecil di jalan utama.
“Pada malam pertama bencana, air masuk ke Kantor PLN Desa Siendeng sehingga listrik sempat dipadamkan,” ujarnya.
Untuk normalisasi saluran air kini dilakukan oleh Dinas PUPRP, tetapi anggaran tanggap darurat tidak mencukupi untuk melakukan normalisasi Sungai Bolano secara menyeluruh.
Ia menambahkan, Pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan Balai Jalan Provinsi Sulteng, serta BWS II Gorontalo dan Cikasda Provinsi Sulteng, yang memiliki kewenangan atas aliran Sungai Moutong dan kawasan Tompis–Taopa.
Menurut Rivai, bantuan alat berat dari BWS III Sulteng siap diturunkan jika status tanggap darurat resmi diberlakukan.
“Kami sudah komunikasi, dan mereka siap bantu,” ujarnya.
