Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID—Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dr. Revy Tilaar, menyatakan bahwa program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Erwin Sahid, khususnya di sektor kesehatan, telah berhasil dilaksanakan.
Salah satu program utama yang dilaksanakan adalah pelayanan rujukan pasien dari Puskesmas maupun dari rumah langsung ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans secara gratis.
Pelayanan ini kata Revy, terintegrasi dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido.
“Program 100 hari Erwin-Sahid sehat bersama masyarakat sudah kami jalankan,” ujar dr. Revy kepada wartawan di Parigi, Sabtu (2/8/2025).
Layanan ini diperuntukkan khusus bagi warga Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki KTP atau NIK setempat.
Kemudian, bagi masyarakat yang belum memiliki KTP, pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk membantu penyelesaian administrasi kependudukan.
Menurut Revy, pasien yang tidak dapat diklaim oleh BPJS, seperti korban bencana longsor, kecelakaan massal, dan korban begal, tetap mendapatkan pelayanan melalui program Sehati dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Namun, pasien korban bunuh diri dan tawuran tidak termasuk dalam cakupan BPJS maupun program Sehati,” ungkapnya.
RSUD Anuntaloko juga melaksanakan program Otomatis atau “Otomayat Gratis”, yaitu layanan pengantaran pulang jenazah secara gratis bagi pasien kelas tiga dari tiga rumah sakit utama di wilayah tersebut, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Tinombo, dan RSUD Moutong.
“Program ini juga hanya berlaku untuk warga Parigi Moutong,” ucap Revy.
Ia menambahkan, program ini merupakan bagian dari komitmen 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan akses layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi masyarakat lokal.
Revy juga menekankan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) di Parigi Moutong kini diterapkan secara sempurna, mencakup lebih dari sekedar kepesertaan BPJS.
“Tetapi juga menyangkut akses menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan,” demikian Revy.
