Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Kantor Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah kembali disegel oleh warga setempat, Senin (25/8/2025).
“Aksi penyegelan ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Kepala Desa, Susanto, yang dinilai tidak mampu mengelola desa dengan baik,” kata Ma’ruf selaku perwakilan massa aksi kepada wartawan di Parigi, Senin (25/8/2025).
Menurut Ma’ruf sekitar 40 warga melakukan penyegelan dengan cara memasang palang di pintu kantor desa. Kata dia, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa masalah yang terjadi di desa tersebut.
Aksi serupa kata dia, sudah kesekian kalinya dilakukan oleh warga Desa Bambalemo yang kecewa dengan kepemimpinan Kepalada Desa saat ini.
“Sudah cukup kami menunggu. Kepala Desa harus bertanggung jawab atas pelayanan yang buruk kepada masyarakat, terutama dalam pengelolaan Dana Desa,” ujar Ma’ruf.
Ia menyatakan, Kepala Desa diminta mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan amanah sebagai pemimpin desa.
Pengelolaan Dana Desa 2023-2024 dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Kepala Desa juga disebut jarang hadir di kantor dalam beberapa bulan terakhir, yang semakin memperburuk ketidakpercayaan warga terhadapnya.
Ma’ruf menegaskan, aksi penyegelan akan terus dilakukan hingga Kepala Desa memenuhi tuntutan warga.
“Kami tidak akan membuka segel kantor desa sebelum Kades bertindak sesuai dengan harapan kami,” ungkapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Minhar, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong.
Ia mengaku, telah mengundang Kepala Desa Bambalemo dua kali untuk membahas masalah ini. Namun, kata Minhar hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak Kades.
“Sudah dua kali kami mengundang Kades Bambalemo untuk hadir dan menyelesaikan persoalan ini. Dia sempat berjanji untuk memenuhi semua tuntutan warga, tapi kenyataannya tidak ada perubahan,” jelas Minhar.
Sekaitan hal ini, warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Selain itu, mereka juga menginginkan kepemimpinan Kepala Desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
