Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah memprogramkan kegiatan Tagana masuk sekolah di empat kecamatan pada tahun 2025 sebagai upaya mitigasi dini terhadap bencana di lingkungan pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Sosial Parigi Moutong, Tri Nugra Adiyartha, mengatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi potensi bencana.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi awal. Kami mulai di empat sekolah di dua kecamatan, yaitu SMP Negeri 1 Balinggi dan SMP Negeri 1 Torue,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (26/8/2025).
Empat kecamatan yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program pada tahun 2025 adalah Balinggi, Torue, Sidoan, dan Tinombo.
Program ini ditujukan untuk membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 dan Nomor 1 Tahun 2015.
Kegiatan Tagana sasuk sekolah melibatkan simulasi penanganan bencana seperti banjir dan gempa bumi, serta edukasi mengenai prosedur evakuasi, penyelamatan diri, dan pengelolaan situasi darurat.
“Melalui simulasi ini, guru dan siswa dibekali pengetahuan jalur evakuasi, tanda-tanda peringatan dini, dan cara mengarahkan siswa ke titik aman,” jelasnya.
Selain edukasi, sekolah juga diajak melakukan inventarisasi bangunan. Jika ditemukan ruang kelas tidak layak karena usia bangunan lebih dari 20 tahun, sekolah dapat melaporkannya ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti bersama dinas teknis terkait.
“Langkah ini bagian dari mitigasi awal, agar tidak menunggu terjadi bencana besar. Sekolah bisa menyampaikan laporan terkait kondisi bangunan atau lingkungan sekitar seperti sungai dan pesisir yang rawan abrasi,” ujarnya.
Dinsos Parigi Moutong berencana melaporkan program ini kepada Bupati untuk meminta arahan terkait kemungkinan perluasan ke jenjang PAUD, SD, dan SMP di seluruh wilayah.
Kabupaten Parigi Moutong sendiri katanya, memiliki sembilan jenis potensi bencana, termasuk banjir, gempa bumi, banjir bandang, dan abrasi pantai.
Untuk mendukung informasi kebencanaan di sekolah, Dinsos juga akan berkoordinasi dengan BPBD terkait penyediaan peta bencana wilayah.
“Kami berharap program ini jadi bagian dari sistem perlindungan dan kesiapsiagaan jangka panjang di sektor pendidikan,” ujarnya.
