Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, resmi meluncurkan aplikasi Sistem Kepegawaian Elektronik (SIKELOR) sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan administrasi kepegawaian.
Peluncuran dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, bertepatan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian tingkat kabupaten, yang digelar di Gedung Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (8/9/2025).
Sekretaris BKPSDM Parigi Moutong, Aktorismo Kay, menyampaikan bahwa peluncuran SIKELOR merupakan salah satu capaian dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun, serta ke depannya akan mencakup layanan kepegawaian lainnya.
Peluncuran ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, serta para kepala OPD terkait.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi SIKELOR.
Menurut Wakil Bupati Abdul Sahid, hadirnya SIKELOR menjadi langkah awal menuju birokrasi yang profesional, modern, dan berintegritas..
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti ini sangat penting di era digital, serta meminta seluruh ASN untuk aktif menggunakan aplikasi tersebut.
“Keberhasilan program ini tentu membutuhkan komitmen kita semua, terutama para ASN yang menjadi garda terdepan pelayanan publik,” ujar Abdul Sahid.
Selain peluncuran SIKELOR, Rakor Kepegawaian juga menghadirkan sejumlah sesi sosialisasi, salah satunya mengenai budaya anti korupsi.
Tujuannya adalah, menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman ASN terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
BKPSDM akan terus melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIKELOR agar dapat menjawab seluruh kebutuhan layanan kepegawaian secara digital.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ASN agar mampu beradaptasi dengan sistem baru ini.
