Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi meluncurkan program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati, dengan fokus utama pada peningkatan layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat.
Program ini diharapkan membawa perubahan nyata terhadap akses layanan dasar di wilayah tersebut.Peluncuran program dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid.
Kegiatan dihadiri jajaran pejabat daerah dan perwakilan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Buluye Napoae Moutong.
“Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi kita. Dari 43 rumah sakit di Sulawesi Tengah, hanya empat yang siap menerapkan KRIS, dan salah satunya RSUD Moutong,” ujar Erwin.
Dalam program 100 hari kerja ini, Pemkab juga memastikan seluruh layanan kesehatan dapat diakses gratis hanya dengan menunjukkan KTP, termasuk layanan ambulans, rujukan, dan pemulangan jenazah.
“Kalau masih ada pungutan atau biaya tambahan, segera laporkan. Semua layanan sudah gratis,” tegas Bupati.
Tak hanya sektor kesehatan, program juga menyasar bidang pendidikan dan perlindungan sosial. Di antaranya, pembagian seragam gratis untuk lebih dari 15.000 siswa SD dan SMP.
Distribusi 20.000 tabung gas LPG isi ulang gratis untuk keluarga kurang mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Erwin sempat meminta maaf karena peluncuran program mengalami beberapa kali penundaan, lantaran harus memenuhi agenda penting di tingkat nasional, termasuk pertemuan dengan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin, guna membahas alokasi anggaran untuk Parigi Moutong.
“Agenda di DPR RI sangat menentukan turunnya anggaran untuk daerah kita. Alhamdulillah hari ini acara bisa terlaksana,” ungkapnya.
Bupati berharap program 100 hari kerja ini menjadi fondasi pelayanan publik yang berkelanjutan, terutama agar masyarakat tidak perlu lagi mencari layanan dasar di luar daerah.
“Kami ingin masyarakat Parigi Moutong tidak lagi harus berobat jauh ke provinsi lain. Semua kebutuhan dasar bisa dipenuhi di daerah sendiri. Insya Allah, ini akan terus kita tingkatkan sampai akhir masa jabatan,” ujarnya.
