Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menata ulang sistem distribusi pangan daerah.
Lewat penguatan lembaga ekonomi desa, terutama koperasi dan BUMDes, ketimpangan harga di tingkat petani dan konsumen diupayakan bisa ditekan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, saat membuka rapat pemaparan program penguatan lembaga ekonomi daerah di ruang rapat Bupati, Senin (15/9/2025).
Dalam paparannya, Sekda menyoroti masih lemahnya peran koperasi dan BUMDes dalam rantai distribusi pangan. Akibatnya, petani kerap merugi karena hanya bergantung pada pasar murah yang belum tentu memberi harga layak.
“Petani kita belum bisa mengakses harga yang adil karena distribusi tidak terkonsolidasi. Ini yang coba kita benahi lewat koperasi dan BUMDes,” ujarnya.
Dengan menggandeng Koperasi Merah Putih, BUMDes, dan Dinas Perindag, pihaknya ingin menciptakan tiga rantai pasok utama yang bisa menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan lokal, khususnya saat terjadi lonjakan permintaan.
Sehingga, langkah yang dilakukan adalah, menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), mengusulkan skema ini sebagai proyek percontohan tingkat provinsi.
Selain itu, mendorong sistem distribusi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini selaras dengan visi misi Bupati Parigi Moutong, yakni, “Gerbang Desa untuk Desa.”
“Yang menempatkan desa sebagai pusat kekuatan ekonomi daerah melalui kemandirian pangan,” ujarnya.
Wakil Bupati, Abdul Sahid, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan dukungannya. Ia menilai koperasi bisa menjadi mitra utama petani dalam mendistribusikan hasil panen secara lebih merata dan terkonsolidasi.
“Kami berharap petani bisa menjual hasil panennya langsung ke koperasi, agar bisa dikelola lebih baik dan menguntungkan,” ujar Wabup.
Menurutnya, masalah yang dihadapi saat ini adalah, produksi pangan belum seimbang dengan permintaan, biaya logistik dan distribusi masih tinggi, harga beras tidak stabil antarwilayah, serta transparansi harga belum bisa diakses petani secara penuh.
Ia menambahkan, dengan penguatan peran koperasi dan BUMDes, pihaknya berharap bisa membangun ekosistem pangan daerah yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.
