Palu, PUSATWARTA.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap program “Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia” yang dipaparkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran.
Program ini merupakan bagian dari proyek perubahan Diklat PIM angkatan 63, dan mengusung konsep kolaborasi penguatan lembaga ekonomi daerah, khususnya koperasi dan BUMD pangan, dalam ekosistem distribusi pangan yang adil dan terjangkau.
Dalam presentasinya yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulteng, Zulfinasran menyebut program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan pemerataan harga kebutuhan pokok dan kesejahteraan petani.
Ia menekankan bahwa konsep ini terintegrasi dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi pembangunan daerah.
“Intinya adalah bagaimana menjamin harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, sekaligus memastikan petani memperoleh nilai jual hasil panen yang layak,” ujarnya.
Gubernur Anwar Hafid menyambut baik inisiatif tersebut, dan menilai bahwa program ini sejalan dengan program unggulan Pemprov Sulteng, yakni “Berani Murah” untuk stabilisasi harga sembako dan “Berani Panen Raya” yang mendukung kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita dorong menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong lahirnya peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” tegas Anwar Hafid.
Anwar juga menyoroti pentingnya digitalisasi ekosistem distribusi pangan sebagai langkah strategis untuk memangkas rantai distribusi dan memastikan keterjangkauan harga di tingkat desa.
Menurutnya, digitalisasi akan memudahkan pemantauan harga dan ketersediaan stok secara real time hingga ke level koperasi dan BUMD.
Ia optimistis jika diterapkan dengan baik, program ini bisa menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan dalam pengendalian harga pangan nasional.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur menjadwalkan rapat kerja bersama para Sekda dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada 24 September 2025 di Parigi Moutong. Rapat ini akan membahas teknis pelaksanaan serta membangun komitmen bersama lintas daerah.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong. Kita harus gerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi petani,” ujarnya.(**)
