Palu, PUSATWARTA.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, angkat bicara terkait kasus dugaan keracunan massal yang terjadi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Mantan Gubernur Sulteng dua periode itu menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) patut menjadi perhatian serius.
Ia menyebut, dapur yang terlibat dalam program MBG harus mengutamakan keamanan pangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan anak-anak.
“Kita bisa memastikan ada prosedur standar operasional yang dilanggar. Jangan bermain-main dengan nyawa anak-anak kita,” tegas Longki, Jumat (19/9/2025).
Longki menjelaskan bahwa pengelolaan dapur MBG melibatkan sejumlah elemen strategis, mulai dari perusahaan swasta, pelaku usaha lokal, TNI, Polri, hingga BIN.
Dapur ini dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan didampingi ahli gizi.
Menurutnya, setiap tahapan, mulai dari seleksi bahan baku, proses pengolahan, pemorsian, pengepakan, distribusi hingga kebersihan, harus mengikuti standar ketat.
“Bahan baku yang tidak layak konsumsi harus ditolak. Jangan sampai makanan pagi dimasak dari malam, atau makanan sisa dipanaskan ulang,” ujarnya.
Longki juga menyoroti jenis ikan yang digunakan dalam menu MBG. Ia menyebut bahwa beberapa dapur ditemukan tetap menggunakan ikan yang sudah “melek” (tidak segar), seperti tuna, cakalang, dan ekor kuning, yang memiliki risiko tinggi menimbulkan alergi atau keracunan.
“Ikan jenis ini harus disortir satu per satu. Memang butuh waktu, tapi itu cara paling aman memastikan makanan higienis dan layak konsumsi,” ujarnya.
Politisi senior Gerindra itu menegaskan bahwa, dirinya mendukung penuh program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto, namun meminta pemerintah daerah dan pengelola dapur untuk tidak lalai dalam menjalankan amanah tersebut.
“Tanamkan bahwa yang kita beri makan adalah anak kita sendiri. Siapkan yang terbaik dengan tanggung jawab penuh,” ucapnya.
Longki juga mengingatkan bahwa bila kasus keracunan terus berulang, perlu dipertimbangkan pemutusan kerja sama dengan dapur yang bermasalah.
Bahkan, jika ada laporan dari orang tua, ranah hukum bisa ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Jangan ada yang main-main,” pungkasnya.(**)
