Pemkab Parigi Moutong foto bersama saat bertemu Kemendikdas di Jakarta. Jumat (3/10/2025).
Jakarta, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui diplomasi langsung ke pemerintah pusat.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memimpin audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, pada Jumat (3/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin menyampaikan sejumlah tantangan pendidikan di wilayahnya, termasuk keterbatasan infrastruktur, akses yang sulit, serta kurangnya fasilitas pendukung bagi guru dan siswa.
Ia menyebut terdapat 79 sekolah yang secara regulasi masuk kategori terpencil, meskipun jumlah sebenarnya diyakini lebih banyak.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami butuh solusi jangka panjang, termasuk pembangunan sekolah terpadu dari PAUD hingga SMP, penyediaan rumah dinas dan kendaraan dinas untuk guru, serta dukungan untuk sekolah swasta dan madrasah yang juga melayani masyarakat,” ujar Erwin.
Bupati juga mengusulkan pengembalian tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi di wilayah-wilayah sulit akses, guna meningkatkan kesejahteraan dan retensi tenaga pendidik.
Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengapresiasi langkah strategis Pemkab Parigi Moutong dan menyebut bahwa usulan sekolah terpadu sangat relevan dengan kebijakan nasional dalam pemerataan pendidikan.
“Sekolah satu atap adalah solusi realistis bagi daerah seperti Parigi Moutong, agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa terhalang jarak dan medan,” ungkap Menteri.
Abdul Mu’ti juga menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui beberapa program strategis, seperti distribusi Interactive Flat Panel (IFP), penugasan guru ASN ke sekolah swasta, dan kebijakan “satu hari belajar guru” untuk peningkatan kapasitas pendidik.
Usulan mengenai tunjangan guru juga mendapat tanggapan positif. “Kami akan mengkaji mekanisme terbaik karena kesejahteraan guru menjadi faktor penting keberlanjutan pengabdian mereka,” jelasnya.
Menteri Abdul Mu’ti menginstruksikan agar Pemkab Parigi Moutong segera mengajukan rencana kebutuhan pendidikan secara resmi melalui jalur sesuai regulasi.
Dokumen tersebut akan dijadikan pertimbangan program prioritas nasional pada tahun anggaran mendatang.
Audiensi ini turut dihadiri pejabat tinggi Kemendikbudristek, seperti Dirjen GTK Dr. Nunuk Suryani, Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwanto, dan Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tatang Mutaqin.
Dari pihak Kabupaten, Bupati didampingi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Langkah diplomasi ini menjadi simbol perjuangan daerah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari hak pendidikannya, termasuk mereka yang tinggal di daerah pesisir, perbukitan, dan wilayah terpencil sepanjang 510 kilometer garis pantai Parigi Moutong.
