banner 728x250

Pengawasan Laut Parigi Moutong Butuh Sinergi dan Partisipasi Warga

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Nasir menyampaikan laporanya pada sosialisasi ilegal fishing, senin (8/12/2025). Foto – Aswadin.

Parigi Moutong,PUSATWARTA.ID — Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Nasir, menegaskan bahwa pengawasan wilayah laut harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh sektor dan masyarakat pesisir.

Penekanan itu disampaikannya dalam sosialisasi pencegahan illegal fishing yang digelar di Parigi Moutong.

banner 728x90

Meski berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 kewenangan pengawasan laut telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi dan pusat. Nasir menilai bahwa kebutuhan di lapangan justru menuntut kolaborasi lebih luas.

Baca lainnya :  Parigi Moutong Tetapkan Status Tanggap Darurat, Banjir Rendam 12 Desa di Tiga Kecamatan

Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara TNI AL, Polairud Polres Parigi Moutong, Polairud Polda Sulawesi Tengah, para camat, hingga kepala desa pesisir.

Ia menekankan, seluruh pihak harus bersatu karena tantangan pengawasan semakin kompleks dan terbatasnya personel di lapangan masih menjadi kendala.

“Tidak ada satu sektor pun yang bisa bekerja sendiri. Pengawasan laut membutuhkan jaringan kerja sama yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Nasir menekankan bahwa masyarakat pesisir merupakan elemen paling penting dalam menjaga perairan. Dengan jumlah 149 desa pesisir dari total 278 desa, atau sekitar 49 persen penduduk yang bermukim di wilayah pantai.

Baca lainnya :  Faradiba Kembali Maju, Target Tuntaskan Program 10 Tahun KADIN Parigi Moutong

Menurutnya, peran mereka dianggap strategis sebagai penjaga awal yang mengetahui dinamika perairan sehari-hari.

“Masyarakat adalah mata dan telinga pemerintah. Mereka ada paling dekat dengan wilayah yang diawasi. Tanpa dukungan mereka, upaya kita akan sangat terbatas,” kata Nasir.

Ia juga menyoroti maraknya kasus illegal fishing yang kerap dilakukan oleh pelaku dari luar daerah, terutama dari wilayah berbatasan seperti Gorontalo dan Kabupaten Poso.

Tantangan tersebut, lanjutnya, justru harus menjadi momentum memperkuat kemitraan antarsektor dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan.

Baca lainnya :  Bupati Parimo Ingatkan Kades: Jangan Sampai Bersentuhan Hukum, Apalagi Masuk Buih

Upaya penguatan sinergi ini sekaligus mendukung visi Gubernur Sulawesi Tengah mengenai transformasi ekonomi, termasuk program Berani Tangkap Banyak dan Berani Makmur.

Hal itu juga sejalan dengan visi Parigi Moutong yang menekankan pembangunan berkelanjutan melalui Gerbang Desa, termasuk sektor perikanan dan kelautan.

Nasir mengingatkan bahwa laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi ruang kehidupan yang harus dijaga bersama.

Ia pun menyerukan komitmen kolektif lintas sektor dan masyarakat pesisir untuk melindungi laut demi keberlanjutan generasi mendatang.

Penulis: WadEditor: Wady

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *