Parigi Moutong PUSATWARTA.ID — Ketua Tim Penggerak (TP-PKK) Kabupaten Parigi Moutong, Hestiwati Nanga, menyoroti dua persoalan strategis yang dinilai mengancam kualitas sumber daya manusia daerah, yakni stunting dan maraknya kasus perkawinan anak.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TP-PKK yang digelar di Auditorium Kantor Bupati, Senin (8/12/2025).
Dalam forum tersebut, Hestiwati menekankan bahwa stunting bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga indikator penting kualitas generasi masa depan.
Menurutnya, berbagai program PKK di tingkat desa dan dasawisma telah berjalan, seperti edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemantauan tumbuh kembang anak, pemanfaatan pangan lokal, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
Ia menyebut upaya penurunan stunting membutuhkan perbaikan perilaku hidup bersih, peningkatan gizi keluarga, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya lebih signifikan dan berkelanjutan.
Selain stunting, Rakerda juga menyoroti tingginya angka perkawinan anak. Sepanjang 2025, tercatat 42 permohonan dispensasi nikah, dan 37 di antaranya dikabulkan karena dinilai dalam kondisi mendesak.
Pihaknya menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius lantaran berdampak pada putus sekolah, tingginya risiko kekerasan, potensi kemiskinan jangka panjang, serta meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi.
Karena itu, pihaknya mendorong penguatan edukasi keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kampanye perubahan norma sosial yang masih mentolerir perkawinan usia dini.
Hestiwati juga menegaskan pentingnya peran kader Dasawisma dan kelompok PKK di tingkat RT/RW sebagai detektor dini masalah sosial di lingkungan masyarakat.
PKK disebut berperan aktif dalam kampanye desa aman dan ramah anak, serta menjadi motor penggerak pemberdayaan keluarga.
Rakerda PKK 2025 diharapkan mampu memperkuat peran PKK sebagai mitra pemerintah daerah sehingga setiap gerakan menjadi semakin terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Parigi Moutong.
