Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk menangani dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 secara bertahap, dan tetap menjunjung prinsip transparansi.
Dalam konferensi pers peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025, Selasa (9/12/2025), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Parigi Moutong, Purnama SH.MH, menyampaikan bahwa penyidik telah meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan penggunaan dana hibah tersebut.
“Ketua dan Sekretaris KPU sudah kami mintai keterangan untuk memperjelas alur penggunaan anggaran hibah Pilkada,” ujar Purnama.
Purnama menjelaskan, sekaitan hal ini pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pihaknya menekankan bahwa proses tersebut penting agar langkah selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan data yang pasti dan terukur.
“Kami sudah menyampaikan permintaan hasil audit ke BPK. Kami menunggu agar penanganan kasus ini bisa dilakukan dengan dasar yang lebih kuat,” jelasnya.
Meski masih menunggu audit, penyidik terus melengkapi informasi dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui detail penggunaan dana hibah. Pemanggilan lanjutan juga direncanakan, termasuk terhadap komisioner KPU dan PPK.
“Pemeriksaan akan terus kami lakukan untuk memperoleh gambaran utuh. Semua pihak yang mengetahui alur penggunaan anggaran akan kami minta keterangannya,” katanya.
Purnama menegaskan bahwa pengusutan ini dilakukan bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh penggunaan dana publik benar-benar sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin semua proses berjalan transparan dan profesional. Penanganan ini tidak akan berhenti sebelum semuanya benar-benar jelas,” ujarnya.
