Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Fraksi Partai NasDem DPRD Parigi Moutong menyoroti bahwa struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih relatif kecil.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Parigi Moutong masa sidang I tahun 2025, yang digelar di ruang rapat DPRD, Senin (15/12/2025).
Juru bicara Fraksi NasDem, Sugianto Rerungan, mengatakan pihaknya mengapresiasi penyusunan APBD 2026 oleh pemerintah daerah. Namun, menurutnya, apresiasi tersebut tidak menghilangkan sikap kritis fraksi dalam mengawal kebijakan anggaran.
“APBD bukan sekadar dokumen tahunan, melainkan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjawab persoalan riil masyarakat serta kontrak politik dan sosial antara pemerintah daerah dan rakyat Parigi Moutong,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang belum terbangun secara optimal dan belum sepenuhnya berbasis data potensi yang akurat.
Olehnya, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang dan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh objek pajak dan retribusi daerah, khususnya di sektor pertambangan non-logam, parkir, rumah makan, serta usaha-usaha lain yang belum tergarap maksimal.
“PAD tidak boleh terus-menerus dijadikan pelengkap APBD, melainkan harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah,” tegasnya.
Pada sisi belanja daerah, Fraksi NasDem juga menyoroti komposisi belanja yang masih didominasi belanja operasi dibanding belanja modal.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya belanja infrastruktur dasar, terutama pembangunan dan perbaikan jalan penghubung desa dan kecamatan, irigasi pertanian, serta sarana air bersih.
Ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Parigi Moutong dinilai harus dijawab melalui alokasi anggaran yang lebih berkeadilan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Fraksi NasDem menilai alokasi anggaran belum proporsional dengan karakter Parigi Moutong sebagai daerah berbasis pertanian dan pedesaan.
Pihaknya berharap, anggaran pertanian difokuskan pada perlindungan petani, stabilitas harga pupuk, perbaikan jaringan irigasi, serta perluasan akses pasar hasil pertanian.
Selain itu, Fraksi NasDem juga memberikan catatan kritis terhadap penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penyertaan modal dinilai harus berdasarkan pada kajian bisnis yang rasional, transparan, serta disertai pengawasan ketat agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Ia menambahkan, dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai NasDem pada prinsipnya menyatakan menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
“Seluruh masukan dan catatan kritis fraksi harus menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah,” tegasnya.
Sementara itu, pantauan media ini, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Parigi Moutong, hanya Fraksi NasDem yang membacakan pandangan umum secara langsung dalam rapat paripurna.
Enam fraksi lainnya menyerahkan pandangan umum secara tertulis kepada pihak eksekutif dan pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti pada tahapan pembahasan berikutnya.
