Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia, melontarkan kritik keras terhadap manajemen RSUD Tinombo dan pemerintah daerah terkait lambannya penyelesaian perpanjangan kontrak dokter spesialis.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada buruknya pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga miskin di wilayah terpencil.
Persoalan itu disampaikan Fathia secara langsung kepada Bupati Parigi Moutong, Senin (19/01/2026).
Ia menegaskan bahwa kekosongan dokter spesialis, terutama dokter spesialis anak, telah memicu berbagai masalah serius di lapangan, mulai dari penanganan pasien yang tidak optimal hingga beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
“Saya berharap persoalan pemutusan atau perpanjangan kontrak dokter spesialis di RSUD Tinombo ini bisa dipercepat solusinya oleh Pak Bupati,” ujar Fathia.
Menurutnya, keluhan masyarakat terus berdatangan, terutama dari Dusun Sija, Desa Sidoan Barat, Kecamatan Sidoan, yang merupakan wilayah terpencil di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam hampir sepekan terakhir, banyak anak di wilayah tersebut mengalami diare dan harus dirawat di RSUD Tinombo.
Namun, akibat ketiadaan dokter spesialis anak, pasien hanya ditangani oleh dokter umum.
“Masyarakat kami, yang sebagian besar tergolong miskin, diberitahu bahwa anak-anak mereka ditangani dokter umum karena tidak ada dokter spesialis anak,” ungkapnya.
Ironisnya, meski tidak mendapatkan layanan dokter spesialis, keluarga pasien tetap diminta membayar biaya perawatan.
Fathia menilai hal tersebut tidak adil dan sangat memberatkan masyarakat, terlebih sebagian pasien seharusnya masuk kategori kelas III dan berhak mendapatkan jaminan layanan kesehatan pemerintah.
“Yang aneh, sudah tidak ditangani dokter spesialis anak, tapi masyarakat masih diminta membayar. Akhirnya pasien memilih pulang karena tidak mampu,” tegasnya.
Fathia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan serta bagian administrasi RSUD Tinombo.
Ia menyarankan agar pasien dari keluarga kurang mampu dapat dimasukkan dalam skema layanan kesehatan daerah Berani Sehat, sehingga tetap memperoleh perawatan tanpa beban biaya tambahan.
Meski demikian, ia menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara jika persoalan utama kekurangan dokter spesialis tidak segera diselesaikan.
Fathia menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjamin hak kesehatan masyarakat.
“Saran kami, pemerintah daerah harus secepatnya menyelesaikan persoalan perpanjangan kontrak dokter spesialis di RSUD Tinombo maupun rumah sakit lainnya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” ujarnya.
