Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Basuki, menyoroti pelayanan di RSUD Anuntaloko Parigi yang dinilai belum maksimal dan berulang kali menimbulkan keluhan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikannya menyusul laporan sejumlah keluarga pasien terkait pelayanan medis, ketersediaan obat, hingga penanganan pasien di ruang IGD.
Basuki mengungkapkan salah satu laporan datang dari keluarga pasien bayi berusia delapan bulan yang dirawat di RSUD Anuntaloko pada 13 hingga 15 Januari 2026 dengan indikasi demam tinggi mencapai 38,7 derajat Celsius.
Menurutnya, selama perawatan, bayi tersebut hanya diberikan obat Cotrimoxazole, sementara obat penurun panas tidak tersedia.
“Keluarga pasien mempertanyakan obat penurun panas, namun justru diarahkan untuk membeli di luar rumah sakit.” ungkap Basuki pada rapat Paripurna, Senin (20/1/2026).
Ini bukan pertama kali terjadi. Saya sudah berulang kali menyoroti tidak tersedianya obat sirup untuk pasien anak, tetapi kejadian serupa kembali terulang,” ujar Basuki.
Ia menegaskan, pasien anak yang ditanggung BPJS seharusnya tidak dibebani untuk membeli obat di luar rumah sakit, terlebih obat dasar seperti paracetamol yang seharusnya tersedia.
Selain itu, Basuki juga menyoroti pelayanan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ia menyampaikan laporan keluarga pasien yang masuk dalam kondisi tidak sadar pada dini hari sekitar pukul 02.00 Wita.
Namun, permintaan keluarga untuk pemindahan pasien tidak segera ditanggapi hingga pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia.
“Ada juga laporan lain dengan kondisi serupa, di mana pasien tidak segera mendapatkan penanganan optimal hingga akhirnya meninggal dunia. Ini tentu menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Masalah lain yang disoroti adalah penempatan kelas perawatan pasien. Basuki menyebut ada pasien bernama Masria yang awalnya ditempatkan di ruang kelas III dengan alasan kelas II penuh. Namun, pihak keluarga justru menemukan adanya kamar kelas II yang kosong.
“Pasien baru dipindahkan setelah ada intervensi. Jangan sampai pelayanan baru berjalan ketika ada intervensi dari DPRD. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya akses atau tidak punya kontak ke kami?” katanya.
Basuki juga menyinggung persoalan pembayaran selisih biaya saat pasien naik kelas perawatan. Menurutnya, pihak rumah sakit kerap tidak memberikan rincian pembayaran secara jelas kepada keluarga pasien.
“Kalau ada pembayaran selisih, harus dijelaskan rinciannya. Ini pelayanan dasar dan menyangkut hak pasien,” ujarnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Basuki meminta Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong untuk menindaklanjuti dan mengejar perbaikan pelayanan di RSUD Anuntaloko.
Ia juga berharap Bupati Parigi Moutong dapat memberikan perhatian serius agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kami tidak ingin lagi ada pasien, khususnya bayi dan anak-anak, yang harus membeli obat di luar rumah sakit. Ini harus menjadi evaluasi serius,” ujarnya.
