Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID— DPRD Kabupaten Parigi Moutong meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan keseriusan dan komitmen penuh dalam mengikuti serta mendukung kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Permintaan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna pembentukan Pansus LHP BPK yang digelar, Senin (26/1/2026), setelah sejumlah anggota dewan menyampaikan interupsi terkait kehadiran dan keterlibatan OPD dalam setiap agenda Pansus.
Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PKS, Muhammad Basuki, menegaskan bahwa keberhasilan kerja Pansus sangat bergantung pada kesiapan OPD dalam memberikan data, penjelasan, serta menghadirkan pejabat yang memahami substansi teknis.
Menurutnya, selama ini kehadiran OPD dalam agenda Pansus dinilai belum maksimal karena hanya dihadiri oleh pejabat tertentu, sehingga pembahasan sering terkendala.
“Yang hadir biasanya hanya kepala dinas dan kasubag program. Padahal banyak hal teknis yang perlu dijelaskan secara detail,” ujar Basuki dalam rapat paripurna.
Ia menilai minimnya kehadiran pejabat teknis dapat menghambat efektivitas kerja Pansus, terutama saat membahas temuan LHP BPK yang membutuhkan klarifikasi mendalam.
Basuki menekankan, OPD harus memandang Pansus sebagai forum penting pengawasan dan perbaikan tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
“Kehadiran pejabat teknis itu penting, supaya setiap permintaan penjelasan dari Pansus bisa dijawab tuntas dan tidak ada lagi yang lewat begitu saja,” tegasnya.
DPRD berharap seluruh OPD dapat bersikap kooperatif dan proaktif selama proses kerja Pansus LHP BPK berlangsung, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat ditindaklanjuti secara optimal demi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Penulis Berita : Wad
Editor : Wady
