banner 728x250

Husen Ingatkan OPD Siapkan Dokumen dan Serius Ikuti Kerja Pansus LHP BPK

DPRD Kabupaten Parigi Moutong gelar rapat paripurna pembentukan LHP BPK.

Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Partai Amanat Nasional (PAN), Husen Mardjengi, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penegasan tersebut disampaikan Husen dalam rapat paripurna pembentukan Pansus LHP BPK, menyusul akan dimulainya rangkaian kerja Pansus dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

banner 728x90

Husen meminta agar seluruh OPD segera menyiapkan dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan Pansus, mengingat banyaknya rekomendasi BPK yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan tata kelola pemerintahan daerah.

Baca lainnya :  Debu dan Jalan Rusak di Moutong Utara, DPRD Desak Pemkab Bertindak Serius

“Ini jangan dianggap remeh dan jangan dianggap sepele. Rekomendasi BPK itu banyak dan menyangkut berbagai persoalan yang dijalankan oleh pemerintah daerah,” tegas Husen.

Ia menekankan, dokumen-dokumen tersebut harus disiapkan sejak awal agar kerja Pansus dapat berjalan efektif dan tidak mengalami hambatan saat proses klarifikasi maupun pendalaman temuan.

Baca lainnya :  Reses DPRD Parigi Moutong Soroti Infrastruktur dan UMKM

Menurutnya, setelah Pansus resmi terbentuk, seluruh agenda kerja akan segera dimulai, sehingga OPD diharapkan bersikap kooperatif dan menunjukkan komitmen penuh.

“Siapkan seluruh dokumen. Karena setelah Pansus terbentuk, kerja ini langsung berjalan,” ujarnya.

Husen juga mengingatkan, apabila terdapat OPD yang tidak serius atau mengabaikan kerja Pansus, maka pimpinan dan seluruh anggota Pansus diharapkan mencatat serta merekomendasikan sikap tersebut sebagai bagian dari evaluasi.

Baca lainnya :  DPRD Desak Bupati Parigi Moutong Segera Lantik dan Terbitkan SK P3K Paruh Waktu

Ia menegaskan bahwa Pansus LHP BPK merupakan instrumen penting pengawasan DPRD, sehingga dukungan penuh dari OPD menjadi kunci dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK secara tuntas dan bertanggung jawab.

Penulis Berita : Wad

Editor : Wady

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *