Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID– Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, kembali menyoroti maraknya praktik penangkapan ikan ilegal dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026, Kamis (26/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, Bupati menegaskan bahwa persoalan illegal fishing menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekonomi nelayan pesisir Parigi Moutong.
Menurutnya, isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk persoalan tambang ilegal.
Namun kali ini, ia secara khusus meminta perhatian lebih terhadap praktik pengeboman ikan yang dinilai semakin berani dan terorganisir.
“Kami sudah melakukan sosialisasi intensif di seluruh kecamatan bersama Polairut Polres maupun Polda Sulteng. Plang peringatan juga sudah dipasang di titik-titik rawan. Tetapi praktik illegal fishing ini masih terus berlangsung, bahkan semakin masif,” ungkapnya.
Bupati menjelaskan, jika sebelumnya aktivitas pengeboman ikan dilakukan pada siang hari, kini pelaku beroperasi pada malam hari dengan menggunakan peredam suara untuk menghindari pantauan aparat.
Dampaknya sangat dirasakan oleh nelayan tradisional. Sepanjang garis pesisir Parigi Moutong yang mayoritas dihuni masyarakat nelayan, keluhan terus berdatangan.
Hasil tangkapan menurun drastis karena ikan menjauh dari wilayah tangkap akibat ledakan bom ikan.
“Dalam radius sekitar dua kilometer dari titik pengeboman, ikan-ikan akan lari dan sulit kembali. Nelayan kita yang turun melaut sering pulang dengan tangan kosong,” ungkapnya.
Akibat kondisi tersebut kata dia, sebagian nelayan bahkan mulai beralih profesi menjadi petani kebun karena penghasilan dari melaut tidak lagi mencukupi.
Untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat Polairud yang mengusulkan dukungan armada pengawasan berupa tiga unit speed boat untuk wilayah tengah, selatan, dan utara.
Namun, Bupati menyadari keterbatasan anggaran daerah, terutama dalam pembiayaan operasional patroli laut yang cukup besar.
“Kami berharap minimal ada satu unit speed boat untuk memperkuat pengawasan. Pemerintah kabupaten siap menyiapkan dukungan tambahan sesuai kemampuan, agar ada aktivitas patroli rutin di laut,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemberantasan illegal fishing tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi membutuhkan pengawasan nyata di lapangan serta dukungan sarana prasarana yang memadai.
Pihaknya berharap sinergi antara pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten dapat diperkuat.
“Sehingga praktik illegal fishing dapat ditekan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan Parigi Moutong tetap terjaga,” ujarnya.
Penulis Berita : Wad
Editor : Wady
