Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Basuki, mengkritik pengelolaan pasar daerah yang dinilai belum tertata dengan baik, terutama terkait penetapan harga sewa kios bagi para pedagang.
Kritikan ini disampaikan Basuki pada rapat paripurna DPRD belum lama ini. Ia mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian mengenai besaran sewa kios di pasar.
Sementara para pedagang mengaku hanya mampu membayar sekitar Rp200 ribu per bulan, sedangkan patokan harga yang ditetapkan pemerintah mencapai sekitar Rp600 ribu.
Menurutnya, perbedaan tersebut belum menemukan titik temu karena minimnya sosialisasi dari dinas terkait kepada para pedagang.
“Pedagang banyak yang tidak mengetahui aturan tersebut karena sosialisasinya tidak maksimal. Akibatnya sampai sekarang belum ada kepastian mengenai harga sewa kios,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi pasar yang kembali semrawut, dengan banyaknya pedagang dari luar daerah yang berjualan di area luar pasar secara tidak resmi.
Hal tersebut, kata Basuki, berdampak langsung terhadap pedagang yang berada di dalam pasar karena pembeli lebih memilih berbelanja di luar area pasar.
“Sekarang banyak pedagang di luar pasar yang berjualan tanpa aturan, sementara pedagang di dalam pasar justru terdampak karena pembeli lebih memilih belanja di luar,” kata Basuki.
Selain persoalan pasar, Basuki juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi sejumlah usaha besar yang dikelola oleh pemerintah daerah karena dinilai belum memberikan hasil yang maksimal meski telah menggunakan anggaran cukup besar.
Ia berharap pemerintah daerah lebih serius dalam menata pengelolaan pasar serta mengevaluasi usaha daerah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
