Parigi Moutong,PUSATWARTA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggelar rapat pembahasan pelayanaan Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Parigi, Kamis, (8/5/2025).
“Kegiatan ini, merupakan pra awal menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan di Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu,” kata Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.
Rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting PPSP ini kata I Nyoman, merupakan insiatif Bappelitbangda Parigi Moutong bersama Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), yang diketuai Sekretaris Daerah Zulfinasran.
Sebab, sekretariatnya berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman setempat. Sementara Beppelitbangda bagian dari Tim Pokja PKP.
“Jadi kami berinisiatif, untuk melaksanakan pra dulu. Karena Kick Off Meeting PPSP akan dilaksanakan pada 19 Mei 2025,” jelasnya.
Saat Kick Off Meeting PPSP nanti, kata dia, Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan pendampingan pemutakhiran dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) dari Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu, berkat upaya Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, yang telah melakukan review dokumen tahun sebelumnya.
“Tahun ini, kita sangat bersyukur Kabupaten Parigi Moutong bisa dapat pendampingan SSK ini. Di Sulawesi Tengah yang menerima bantuan hanya Parigi Moutong dan Banggai,” ujarnya.
Lanjut ia mengatakan, pemutaktahiran data untuk dokumen SSK, masih akan dilakukan tahun ini. Sebab, baru lima kecamatan yang distudi tera oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong pada 2024.
Ia menekankan, dokumen SSK sangat penting untuk mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi. Sehingga, pemerintah pusat menyarankan Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelesaikan penyusunan dukumen SSK minimal 50 persen.
Selain Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bappelitbangda kata dia, penyusunan dokumen SSK juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Makanya, kalau rapat kecil diikutkan dengan kegiatan kami, supaya berlanjut pada 19 Mei 2025,” ujarnya.
