Jakarta, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengajukan peta jalan (Roadmap) ketenagakerjaan berbasis potensi dan kebutuhan lokal kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dalam audiensi strategis yang digelar di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kemnaker RI.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan empat usulan strategis untuk mereformasi tata kelola ketenagakerjaan di tingkat daerah, terutama di wilayah yang masih didominasi sektor informal.
“Isunya bukan semata pengangguran, tapi kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,” tegas Bupati Erwin dalam paparannya.
Empat Usulan Kunci dari Pemkab Parigi Moutong:Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, meliputi sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa.
Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil dan memberikan pelatihan sesuai karakteristik lokal.
Digitalisasi layanan pasar kerja dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mempertemukan pencari kerja dan pelaku usaha.
Sinkronisasi job fair pusat dan daerah agar sesuai dengan kompetensi lokal dan kebutuhan dunia industri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Parigi Moutong memiliki 348.938 penduduk usia kerja dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,68 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya 2,10 persen.
Namun, lebih dari 58.000 orang diketahui bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga, mengindikasikan lemahnya struktur perlindungan kerja di sektor informal.
Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Prof. Dr. Cris Kuntadi, melalui perwakilan dari Sesditjen Lavotas, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk menjajaki sinergi program bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami siap menjajaki sinergi program lebih lanjut antara pusat dan Parigi Moutong,” ujarnya.
Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hendra Bangsawan, Plt. Kepala Dinas Sosial Tri Nugrah Adiyarta, serta unsur DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
Mereka secara kolektif menyuarakan dukungan terhadap langkah proaktif yang diambil oleh Bupati.
Langkah ini dinilai sebagai contoh transformasi kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat dari bawah ke atas (bottom-up), di mana daerah tidak hanya menyuarakan permasalahan, tetapi juga merumuskan solusi berbasis data dan realitas lokal.
“Transformasi ketenagakerjaan tidak cukup dibangun dari atas ke bawah. Daerah harus punya keberanian menyuarakan kebutuhan, mendesain solusi, dan menguji efektivitasnya,” ujarnya.
Sumber: Prokopim Setda/Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
