banner 728x250

Pemkab Parimo Perkuat Sinergi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Pemkab Parigi Moutong menggelar rapat membahasa terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO, Rabu (3/9/2025). Foto – Diskominfo.

Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mempertegas komitmennya dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (3/9/2025).

banner 728x90

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Parigi Moutong, Yusnaeni, yang mewakili Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.

Baca lainnya :  Sekda Parigi Moutong Ingatkan Netralitas ASN Jelang PSU

Dalam sambutannya, Yusnaeni menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta TPPO, merupakan masalah serius dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diberantas secara sistematis.

“Parigi Moutong sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak akan menutup mata terhadap persoalan ini,” tegasnya.

Yusnaeni memaparkan tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni memperkuat sinergi unit pelaksana perlindungan perempuan dan anak, baik dari unsur pemerintah, LSM, maupun masyarakat.

Baca lainnya :  Dukung PAD, Parigi Moutong Dorong Hilirisasi Komoditas Udang

Kemudian, meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan, dengan membangun sistem layanan yang terintegrasi dan komprehensif.

Dan memaksimalkan dukungan seluruh stakeholder, agar korban kekerasan dan TPPO mendapatkan penanganan yang holistik, mulai dari pelaporan hingga pemulihan.

Yusnaeni juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kecepatan respon UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus yang terjadi.

“Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan, agar setiap korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara optimal,” ujarnya.

Baca lainnya :  Pemkab Parimo Terima Dokumen E - Pokir Tahun 2026 Melalui Rapat Paripurna DPRD

Yusnaeni mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Kabupaten Parigi Moutong sebagai daerah yang aman, ramah perempuan dan anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perdagangan orang, dan diskriminasi.

“Pemerintah Parigi Moutong berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi langkah awal koordinatif yang diharapkan mampu melahirkan kebijakan bersama, dan aksi nyata dalam mencegah serta menangani kekerasan berbasis gender di daerah.

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong

Editor: Ahmad Dhani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *