banner 728x250

Parigi Moutong Dorong Kampung Nelayan Merah Putih

Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Erwin Burase.

Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Panjangnya garis pantai Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya sebanding dengan kuota nasional Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Dari 514 wilayah pesisir di Indonesia, hanya sekitar 200-an wilayah yang terakomodir dalam program pembangunan 500 rumah nelayan yang akan diluncurkan pemerintah pusat.

banner 728x90

Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengungkapkan, meski daerahnya telah masuk sebagai penerima bantuan tahap kedua, kebutuhan nelayan Parigi Moutong masih jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia secara nasional.

Baca lainnya :  Pemkab Parigi Moutong Ajak Masyarakat Terlibat Aktif dalam Penyusunan RPJMD 2025–2029

“Dari sekian banyak wilayah pesisir di Indonesia, yang bisa terakomodir hanya sekitar 200-an. Sementara Parigi Moutong ini garis pantainya panjang dan kebutuhannya besar,” ujar Bupati Erwin Burase di Parigi, Jumat (23/1/2026).

Ia menyebutkan, tahap kedua program KNMP saat ini telah memasuki proses kontrak dan ditargetkan selesai pada April 2026, dengan lokasi awal di Kecamatan Bolano.

Baca lainnya :  Parigi Moutong Terapkan Pramuka Wajib di Sekolah, Ini Penjelasan Kakwarcab Ariesto

Namun, pemerintah daerah tidak berhenti di satu lokasi saja dan terus mendorong penambahan titik program.

Sejumlah desa pesisir yang telah dinyatakan siap diusulkan, antara lain Desa Poli, Desa Tada, Desa Sendana, Desa Boyantongo, dan Desa Pelawa.

Seluruh lokasi tersebut dinilai memenuhi syarat, termasuk ketersediaan lahan minimal satu hektare.

Selain pembangunan rumah nelayan, Erwin menambahkan, program KNMP juga mensyaratkan pendataan nelayan untuk kepesertaan asuransi nelayan.

Baca lainnya :  Pekan Depan Komisi IV DPRD Parimo Gelar RDP Bahas Soal Nasib Cleaning Service RSUD Anuntaloko

Pemerintah daerah diminta aktif membantu proses pendaftaran agar nelayan benar-benar menerima manfaat.

“Nelayan kita masih banyak yang harus didaftarkan. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah agar mereka bisa masuk dalam program,” tegasnya.

Ia menambahkan, melalui berbagai usulan tersebut, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan besarnya kebutuhan daerah pesisir.

“Dengan garis pantai panjang agar alokasi program nelayan ke depan lebih berkeadilan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *