Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, Saeful Andriyanto, membenarkan bahwa sejumlah hydrant milik Pemerintah Daerah Parigi Moutong saat ini sudah tidak layak digunakan.
Hal tersebut disampaikan Saeful usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Command Center Pusdalops BPBD Parigi Moutong, Selasa (27/1/2026).
Menurut Saeful hal ini disampaikanya setelah mendengarkan pemaparan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasat Pol PP dan Damkar).
“Memang benar, ada beberapa hydrant milik Pemda Parigi Moutong yang sudah tidak bisa difungsikan. Kondisi ini disebabkan dampak bencana pada tahun 2018 dan sampai hari ini belum dapat diperbaiki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama dalam perbaikan hydrant adalah adanya pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, perbaikan jaringan pipa hydrant berisiko merusak badan jalan yang telah dibangun.
“Apalagi bahu jalan sekarang sudah dicor beton semua. Kalau kita lakukan pembongkaran untuk perbaikan jaringan pipa hydrant, tentu harus kembali berkoordinasi dan melapor ke Balai Jalan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini yang menjadi dilema,” jelasnya.
Saeful juga mengungkapkan bahwa hydrant yang berada di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong saat ini sudah tidak aktif. Sementara itu, hydrant yang berada di Desa Bambalemo masih dapat digunakan dan disarankan untuk dimanfaatkan oleh pihak Pemadam Kebakaran.
“Kami menyarankan agar Damkar Parigi Moutong dapat mengakses hydrant di Desa Bambalemo karena masih aktif. Sedangkan untuk jaringan hydrant di dalam kota, ke depan akan kami cek dan evaluasi kembali seluruh kondisinya,” kata Saeful.
Lanjut Saeful menyampaikan bahwa, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Parigi Moutong sejak tahun 2009 belum pernah dilakukan rehabilitasi.
Kondisi tersebut dinilainya cukup mengkhawatirkan apabila terjadi bencana kebakaran.
“Terus terang saya juga khawatir, ketika terjadi bencana, jaringan ini tidak bisa difungsikan secara maksimal,” ungkapnya.
Sebagai langkah alternatif, pihaknya menyarankan agar Pemadam Kebakaran dapat langsung mengakses pipa induk yang berada di Desa Parigimpu’u.
Namun, ia mengakui langkah tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam hal kecepatan penanganan di lapangan.
“Kalau memungkinkan, Damkar bisa langsung ke pipa induk di Desa Parigimpuu. Itu tentu sangat berpengaruh terhadap kecepatan penanganan kebakaran,” ujarnya.
Penulis Berita : Wad
Editor : Wady
