Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Serli, mempertanyakan sistem rujukan pasien di Puskesmas yang dinilai masih membebani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga rumah sakit dan 24 Puskesmas di ruang rapat DPRD, Senin (6/4/2026).
Selpina mengungkapkan, berdasarkan keluhan masyarakat, rujukan pasien yang seharusnya ditanggung BPJS Kesehatan justru masih sering dipungut biaya.
“Kalau pasien dirujuk, seharusnya otomatis ditanggung BPJS. Tapi kenyataannya di lapangan, setiap kali dirujuk justru sering diminta membayar. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Selain itu, Selpina juga menyoroti pelayanan di sejumlah Puskesmas yang dinilai belum maksimal.
Ia mencontohkan kondisi di wilayah Kecamatan Palasa, di mana masyarakat mengeluhkan minimnya pelayanan yang tersedia setiap hari.
Keluhan ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius bagi Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas layanan kesehatan agar tidak terus berulang.
“Kami minta ini segera dievaluasi, supaya masyarakat benar-benar mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara maksimal,” pungkasnya.
