Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Persoalan warga korban banjir di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara (huntara) menjadi sorotan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Rusno, dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses DPRD, Senin (18/5/2026).
Dalam penyampaiannya, Rusno mengungkapkan sedikitnya 12 rumah warga terdampak banjir belum mendapatkan penanganan menyeluruh meski bencana tersebut telah terjadi beberapa tahun lalu.
Sebagian warga bahkan masih bertahan di huntara dengan kondisi memprihatinkan.
Rusno mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil reses yang dilaksanakannya, terdapat sekitar 12 rumah warga yang benar-benar terdampak banjir dan hingga kini masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Rusno menjelaskan, dari jumlah tersebut baru tiga unit rumah yang masuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Sementara sebagian warga lainnya terpaksa membangun rumah di luar wilayah terdampak maupun tinggal sementara di tempat keluarga.
“Masih ada warga yang tinggal di area bekas banjir. Ini perlu perhatian serius karena kondisinya cukup memprihatinkan dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan mereka,” ujar Rusno di hadapan Wakil Bupati.
Rusno meminta pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan verifikasi secara tepat terhadap calon penerima bantuan rumah agar penyalurannya benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan penanganan sisa rumah warga terdampak pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Selain persoalan banjir, Rusno turut menyoroti kekurangan tenaga pengajar di Desa Sienjo. Ia menyebutkan, sekolah di desa tersebut memiliki sekitar 200 siswa, namun hanya ditangani oleh enam tenaga pengajar.
Menurutnya, masyarakat melalui hasil reses meminta adanya penambahan guru untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.
“Permintaan masyarakat terkait penambahan tenaga pengajar ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, karena jumlah siswa tidak sebanding dengan tenaga guru yang tersedia,” ujarnya.
