Palu, PUSATWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyoroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (Nakes) di wilayahnya di tengah upaya pemerintah memperkuat deteksi dini Tuberkulosis (TB) di Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, saat menghadiri rapat kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Kementerian Kesehatan akan memasifkan deteksi dini TB melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB.
Program tersebut akan dilaksanakan di 508 lokasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Secara nasional, CKG khusus TB disiapkan di 53.335 titik untuk mempercepat penemuan kasus TB.
“Setiap kegiatan menyasar 100 orang. Kami juga menyiapkan anggaran operasional Rp7,5 juta per kegiatan dan membuka ruang pelibatan swasta serta perguruan tinggi untuk edukasi,” ujar Benjamin.
Menanggapi program tersebut, Zulfinasran menyampaikan bahwa Parigi Moutong memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan.
Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah itu memiliki bentang garis pantai sekitar 510 kilometer dan ditopang tiga rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RS Buluye Napoae Moutong.
Namun, luas wilayah dan kondisi geografis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan tenaga kesehatan.
Menurut Zulfinasran, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah tingginya kecenderungan nakes untuk berpindah ke wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan dukungan pembangunan rumah dinas atau asrama bagi nakes yang bertugas di wilayah terpencil.
Selain itu, Pemkab juga mengusulkan sistem rolling atau rotasi tenaga kesehatan secara berkala, misalnya setiap satu hingga dua tahun, sehingga pemerataan pelayanan dapat dilakukan tanpa harus melalui pengajuan mutasi permanen.
“Distribusi tenaga kesehatan menjadi tantangan kami karena wilayah Parigi Moutong sangat luas. Kami berharap ada dukungan untuk rumah dinas nakes sekaligus regulasi rolling agar pelayanan kesehatan dapat merata,” kata Zulfinasran.
Persoalan tersebut dinilai semakin penting karena capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di Parigi Moutong baru mencapai sekitar 40 persen.Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut baik masukan yang disampaikan Parigi Moutong.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menginventarisasi persoalan kesehatan di wilayah masing-masing untuk dicarikan solusi bersama pemerintah pusat.
“Ibu Wakil Gubernur akan mendampingi langsung ke Jakarta untuk menghadap Pak Dirjen guna menjemput peluang program pembangunan Puskesmas dan RSUD dari Presiden,” ujar Anwar.
Khusus penanganan TB, Anwar juga meminta setiap kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) TB guna memperkuat pengawasan dan monitoring penanganan penyakit tersebut.
“Saya minta setiap kabupaten/kota membentuk Satgas TB untuk memperketat monitoring,” tegasnya.
Penguatan deteksi dini TB diharapkan tidak hanya meningkatkan penemuan kasus, tetapi juga diikuti dengan pemerataan tenaga kesehatan agar pelayanan dan pengobatan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
