Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melontarkan kritik terhadap pola kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
LMP menilai, Bupati dan Wakil Bupati jarang berada di daerah dan tidak menetap di rumah jabatan (Rujab) sebagaimana mestinya.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua LMP Parigi Moutong, Hartono Taharudin, yang menilai kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini terkesan hanya sebatas menghadiri agenda resmi terjadwal, tanpa keberadaan berkelanjutan di ibu kota kabupaten.
“Yang kami lihat, Bupati dan Wakil Bupati hadir hanya pada kegiatan-kegiatan formal yang sudah teragendakan. Setelah itu, mereka tidak lagi berada di Parigi. Padahal, Parigi Moutong ini adalah daerah yang mereka pimpin,” ujar Hartono, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin secara langsung, tidak hanya dalam forum seremonial, tetapi juga melalui ruang-ruang dialog terbuka, baik formal maupun nonformal, di rumah jabatan maupun kantor bupati.
Hartono juga menyinggung absennya kepala daerah dalam sejumlah peristiwa yang menyentuh rasa kemanusiaan, salah satunya tragedi meninggalnya dua penambang di wilayah Kayuboko dan Buranga.
Ia mengungkapkan, dalam peristiwa duka tersebut, Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir di tengah masyarakat. Bahkan, ungkapan belasungkawa secara terbuka pun seolah enggan disampaikan.
“Padahal, kehadiran pemerintah daerah di saat rakyat berduka adalah bentuk empati dan tanggung jawab moral,” tegasnya.
Selain itu, LMP menilai belum adanya sikap tegas pemerintah daerah terkait aktivitas pertambangan yang menelan korban jiwa tersebut, sehingga menimbulkan kesan pembiaran dan kurangnya keberpihakan terhadap keselamatan masyarakat.
Hartono menambahkan, Parigi Moutong membutuhkan pemimpin yang hadir, mendengar, dan merasakan langsung kondisi masyarakat.
“Bupati harus menjadikan Parigi Moutong sebagai rumahnya, bukan daerah lain. Sekalipun kita semua tahu beliau berasal dari Palu, namun ketika telah dipercaya memimpin Parigi Moutong, maka sudah seharusnya daerah ini menjadi tempat utama untuk mengabdi,” ujarnya.
LMP berharap kritik tersebut menjadi bahan refleksi bagi kepala daerah dan wakilnya agar lebih responsif, empatik, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat.
