Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID— Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, I Ketut Mardika, menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di daerah itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, tiga rumah sakit, dan 24 puskesmas, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa meskipun secara umum pihak rumah sakit menyampaikan pelayanan sudah berjalan baik, namun di lapangan masih ditemukan berbagai keluhan dari masyarakat.
Menurutnya, DPRD kerap menjadi “pelayan kedua” setelah tenaga kesehatan karena banyaknya aduan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai kurang maksimal.
Ia juga menyinggung kasus yang sempat viral di media sosial, terkait dugaan bayi meninggal dunia akibat tidak mendapatkan pelayanan yang layak.
Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius, terutama jika menyangkut masyarakat kurang mampu.
“Sedikit masalah saja di pelayanan, pasti masyarakat langsung mengadu ke DPRD. Ini menunjukkan masih ada yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Selain itu, I Ketut Mardika meminta agar sistem rujukan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama lebih mengutamakan rumah sakit yang ada di Parigi Moutong sebelum merujuk ke daerah lain.
Ia mempertanyakan alasan pasien sering dirujuk ke luar daerah, padahal fasilitas kesehatan di daerah sendiri masih tersedia.
“Kita punya rumah sakit sendiri, kenapa tidak dimaksimalkan dulu? Jangan sampai masyarakat harus berobat ke luar, sementara kita yang menanggung biaya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan tenaga dokter spesialis di rumah sakit daerah, seperti dokter THT yang hingga kini belum tersedia secara optimal. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Komisi IV DPRD meminta pihak rumah sakit dan puskesmas segera melakukan pembenahan, termasuk memastikan seluruh tenaga kesehatan menjalankan tugas secara maksimal.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Apalagi saat ini pemerintah telah mendorong kemudahan akses layanan kesehatan, termasuk program berobat gratis dengan KTP.
“Kami minta semua pihak berkomitmen meningkatkan pelayanan. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak dilayani,” tandasnya.
