Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi IV, Sutoyo, dengan menghadirkan tiga Rumah Sakit Umum Daerah serta 24 Puskesmas sebagai mitra kerja, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV yang juga Ketua Fraksi Perindo, Arnol, menyoroti masih adanya kebingungan masyarakat terkait pembiayaan layanan kesehatan, khususnya yang bersumber dari BPJS maupun pemerintah daerah.
Ia menegaskan, seluruh pihak yang hadir, mulai dari Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, hingga instansi terkait seperti BPKAD dan Bappelitbangda, telah memberikan penjelasan menyeluruh terkait mekanisme layanan dan pembiayaan.
“Setelah pertemuan ini, tidak boleh ada lagi cerita yang membingungkan masyarakat soal biaya, apakah itu ditanggung BPJS atau pemerintah daerah. Semua sudah dijelaskan,” tegas Arnol.
Menurutnya, persoalan seperti biaya ambulans hingga layanan rujukan harus benar-benar dipahami dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kesan adanya pungutan di luar ketentuan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi internal antar fasilitas kesehatan agar tidak terjadi perbedaan informasi di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat masih berpikir harus mengeluarkan uang, misalnya Rp100 ribu atau Rp200 ribu. Itu yang harus kita luruskan bersama,” ujarnya.
Ia berharap, melalui RDP ini, seluruh layanan kesehatan di Parigi Moutong dapat berjalan lebih transparan, terkoordinasi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya terkait layanan yang ditanggung BPJS.
Selain itu, hasil rapat ini diharapkan segera disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
