Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID— Gelombang suara kritis dari masyarakat Kabupaten Parigi Moutong semakin menguat pasca pelantikan bupati terpilih.
Salah satu isu yang menuai sorotan tajam adalah rencana pengadaan mobil dinas baru yang dianggap belum mendesak dan berpotensi mengabaikan janji kampanye yang telah disampaikan sebelumnya.
Hartono, pendiri Rumah Hukum Tadulako, menyampaikan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dalam mengelola anggaran, khususnya pada masa transisi kepemimpinan.
Ia menilai pembelian mobil dinas bukan prioritas utama di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Rakyat membutuhkan bukti nyata dari janji kampanye, bukan fasilitas baru untuk pejabat. Mobil dinas lama masih layak digunakan jika dirawat dengan baik,” kata Hartono Selasa, (3/6/2025).
Ia mengingatkan bahwa sejumlah komitmen kampanye seperti peningkatan infrastruktur jalan, dukungan bagi petani, serta layanan kesehatan harus menjadi fokus utama dalam program kerja bupati.
Hartono juga menyebut bahwa langkah menunda pembelian mobil dinas bisa menjadi sinyal positif dari bupati baru bahwa dirinya benar-benar mendengar aspirasi masyarakat.
“Masyarakat tidak ingin pemimpinnya mengulangi pola lama, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kebutuhan publik,” ujarnya.
Menurutnya, antusiasme warga terhadap kepemimpinan baru disebut cukup tinggi. Namun, mereka juga berharap bupati bersikap responsif dan berpihak pada pengelolaan anggaran yang lebih pro-rakyat.
Ia menambahkan, desakan ini mencerminkan harapan besar masyarakat agar pemerintahan daerah tidak terjebak pada pemborosan anggaran, tetapi lebih mengedepankan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
