Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Praktisi hukum Hartono Taharudin menyoroti kinerja Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Erwin Burase, yang dinilai gagal memenuhi janji-janji politiknya dalam program 100 hari kerja setelah dilantik.
Menurut Hartono, sejumlah janji yang sempat digembar-gemborkan saat kampanye maupun awal pemerintahan hanya sebatas wacana dan belum dapat direalisasikan.
Dari sejumlah janji tersebut, antara lain adalah distribusi tabung LPG gratis bagi warga kurang mampu, Program Berkah Mingguan di pasar-pasar tradisional, penataan kota bersih, serta tata kelola persampahan yang terintegrasi.
Selain itu, program penanganan illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing, digitalisasi administrasi ASN, pembukaan lapangan kerja baru, hingga penertiban hewan ternak liar juga tak kunjung terealisasi.
“Kami tidak melihat adanya capaian signifikan dari program-program tersebut. Yang ada justru hanya seremonial dan janji politik yang tidak terbukti,” kata Hartono, Senin (25/8/2025).
Hartono menegaskan, pemerintah daerah seharusnya lebih transparan dalam menyampaikan perkembangan program 100 hari kerja agar masyarakat dapat menilai secara objektif. Namun, hingga saat ini, tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepada publik.
“Jika memang program-program tersebut tidak tercapai, seharusnya pemerintah mengakui dan menyampaikan secara terbuka. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pencitraan,” tegas Hartono.
Menurutnya, program 100 hari kerja seharusnya menjadi fondasi untuk menilai keseriusan kepala daerah dalam memajukan daerahnya.
Gagal pada periode awal ini, lanjut Hartono, bisa menjadi indikasi lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan program prioritas.
“Jika di awal saja sudah gagal, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa program jangka panjang akan berhasil,” tandasnya.
Hartono juga mendesak DPRD Parigi Moutong untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, agar janji-janji kepala daerah tidak hanya menjadi slogan politik belaka.
Ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja pemerintah secara terbuka, agar masyarakat bisa menilai capaian pemerintah dengan data yang jelas.
“Evaluasi kinerja harus dilakukan secara transparan, dengan dasar data yang jelas, agar masyarakat bisa menilai secara objektif apakah janji politik tersebut terealisasi atau tidak,” ujarnya.
