Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyampaikan permohonan maaf atas insiden pengusiran lima jurnalis dari sejumlah media online saat meliput rapat pembahasan tambang emas ilegal di ruang rapat Bupati pada Senin (20/10/2025).
Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan dengan para jurnalis di lokasi yang sama, Selasa (21/10/2025).
“Saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kata atau sikap, baik dari OPD kami maupun saya secara pribadi,” ujar Abdul Sahid.
Ia menegaskan bahwa insiden tersebut murni akibat miskomunikasi, tanpa ada unsur kesengajaan ataupun upaya merendahkan profesi jurnalis.
“Jurnalis adalah mitra pemerintah dalam membangun daerah. Tanpa mereka, program pemerintah tidak akan tersampaikan luas ke masyarakat,” kata Abdul Sahid.
Wabup juga mengajak insan pers untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan membuka ruang komunikasi terbuka.
“Kalau kami ada salah, tolong sampaikan. Namanya manusia pasti ada khilaf,” tuturnya.
Menanggapi permintaan maaf tersebut, jurnalis Eli Leu dari Zenta Inovasi menyampaikan apresiasinya atas kerendahan hati pimpinan daerah.
Namun, ia menekankan bahwa pengusiran tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap profesi jurnalis.
“Kami tidak mendendam, tapi ini menyangkut profesionalitas. Jurnalis hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi menjalankan tugas menyampaikan informasi kepada publik,” jelas Eli.
Ia meminta agar ke depan tidak ada lagi pembatasan akses liputan, serta berharap pemerintah daerah lebih terbuka dalam menjalin kemitraan dengan media.
“Kalau rapat tertutup, sampaikan lebih awal agar kami bisa memposisikan diri,” imbuhnya.
Eli juga mengaku bahwa insiden itu sempat mengganggu mental dirinya dan rekan-rekan jurnalis lain.
“Kenapa kami diperlakukan seperti itu? Padahal semuanya bisa dikomunikasikan baik-baik,” keluhnya.
Senada dengan Eli, jurnalis Moh. Ridwan dari Kantor Berita Antara yang juga anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu, menilai bahwa insiden serupa kerap terjadi karena komunikasi yang tidak dibangun dengan baik antara pejabat dan media.
“Kadang ada bahasa atau perlakuan yang tidak semestinya, sehingga membuat suasana tidak nyaman,” ujar Ridwan.
Sebagai perwakilan organisasi pers, Ridwan berharap agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih ramah dalam menyampaikan informasi dan membangun kemitraan yang sehat dengan media.
“Insiden ini mungkin terlihat kecil, tapi berdampak pada psikologis kami. Pemerintah daerah harus lebih kolaboratif,” tegasnya.
