Jakarta, PUSATWARTA.ID — Sikap solidaritas lintas fraksi DPRD Parigi Moutong menjadi sorotan setelah Ketua DPC Gerindra sekaligus anggota DPRD, Faisan Badja, memimpin langsung koordinasi ke Kementerian Hukum RI untuk menyampaikan aspirasi APDESI terkait PMK 81 tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai bukan hanya representasi Gerindra, melainkan wujud gerak bersama seluruh fraksi dalam mengawal kepentingan desa.
Rombongan yang ikut mendampingi terdiri dari anggota legislatif Gerindra, Arifin Dg Palallo, Suyadi, Ahmad Dg Mabela, dan I Ketut Mardika.
Kehadiran anleg NasDem Salimun Mantjabo dan Rusno Tandriono, anleg Demokrat Rusno AH, serta anleg Golkar Imam Muslihun mempertegas bahwa isu ini mendapat perhatian serius seluruh unsur DPRD.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (2/12/2025) tersebut diterima langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
Delegasi DPRD menyampaikan langsung permintaan APDESI Parigi Moutong agar pemberlakuan PMK 81 tahun 2025 ditunda hingga 2026.
Faisan Badja menjelaskan bahwa dirinya tidak memberikan tanggapan langsung saat aksi APDESI digelar karena tengah fokus melakukan komunikasi tingkat pusat.
“Alhamdulillah Pak Menteri merespon apa yang menjadi tuntutan APDESI Parigi Moutong dan akan melakukan koordinasi ke Pak Purbaya,” ujar Faisan melalui pesan WhatsApp, Rabu (3/12/2025).
Ia menegaskan, regulasi baru tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi desa, di antaranya terhambatnya pembayaran insentif imam masjid, mangku, pendeta, kader posyandu, guru PAUD, hingga terganggunya penyelesaian sejumlah pekerjaan fisik.
“Pak Maman sangat memahami keluh kesah dari seluruh APDESI. Beliau merespon kami sebagai perwakilan masyarakat dengan baik,” ungkapnya.
Rombongan lintas fraksi itu berharap hasil koordinasi di tingkat pusat dapat membuka ruang evaluasi untuk memastikan kebijakan tidak membebani pemerintah desa, terutama dalam masa transisi anggaran.
