Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Tahun Anggaran 2026 diwarnai dinamika politik anggaran.
Salah satu isu yang mencuat ke publik adalah polemik alokasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Parimo yang disebut-sebut mengalami pembengkakan.
Berdasarkan informasi yang berkembang, pada tahap awal pembahasan APBD 2026, pemerintah daerah hanya mengalokasikan Pokir DPRD sebesar Rp10 miliar.
Penetapan tersebut disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi belanja yang tengah diterapkan.Namun, dalam proses pembahasan lanjutan, muncul tarik-menarik antara legislatif dan eksekutif.
Tekanan politik dalam pembahasan anggaran disebut membuat pemerintah daerah menyetujui tambahan alokasi Pokir sebesar Rp10 miliar, sehingga totalnya meningkat menjadi Rp20 miliar.
Isu tersebut kemudian berkembang lebih jauh, dengan kabar adanya pengajuan tambahan anggaran Pokir sebesar Rp5 miliar.
Jika terealisasi, total alokasi Pokir DPRD dalam APBD 2026 disebut-sebut dapat mencapai Rp25 miliar.
Dinamika pembahasan Pokir tersebut turut mewarnai jalannya sidang paripurna DPRD Parigi Moutong yang digelar Selasa malam, 23 Desember 2025.
Situasi ini berdampak pada tertundanya agenda asistensi dan evaluasi Rancangan APBD 2026.
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto.
Awalnya dijadwalkan dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, dengan agenda penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk Ranperda tentang APBD 2026. Namun, agenda asistensi dan evaluasi APBD akhirnya ditunda.
Rapat sempat tertunda sekitar dua jam. Di ruang sidang, suasana terlihat memanas ketika sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong mendatangi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Aksi tersebut diduga berkaitan dengan lobi-lobi pembahasan alokasi anggaran, khususnya menyangkut Pokir DPRD dalam struktur APBD 2026.
Setelah melalui sejumlah diskusi tertutup, sidang paripurna akhirnya kembali dilanjutkan. Penyampaian laporan hasil kerja Banggar terhadap Rancangan APBD 2026 baru digelar sekitar pukul 23.00 Wita.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Leli Pariani, Banggar DPRD Parigi Moutong menyebutkan total alokasi anggaran dalam Rancangan APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,7 triliun.
Anggaran tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan pada tahapan asistensi dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Di tengah menguatnya isu pembengkakan Pokir, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfrets Tonggiroh memberikan klarifikasi. Ia membantah adanya permintaan tambahan anggaran Pokir di luar kesepakatan awal.
“Dari asesmen kemampuan keuangan daerah, yang bisa masuk program itu hanya Rp10 miliar,” ujar Alfrets saat dikonfirmasi, Rabu (31/12/2025).
Ia juga menegaskan tidak ada permintaan tambahan Rp10 miliar maupun Rp5 miliar sebagaimana isu yang beredar.
Menurutnya, keputusan terkait Pokir DPRD telah final.” Tidak ada itu. Finalnya tetap Rp10 miliar saja,” tegasnya.
