PALU, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah guna memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor BPKP Sulawesi Tengah, Jalan Moh. Yamin, Palu, Rabu (6/5/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto.
Bupati Erwin Burase menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerahnya.
“Melalui sinergi ini, kami berharap sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Erwin.
Dijelaskanya, MoU tersebut juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sejak dini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, mengapresiasi langkah Pemkab Parigi Moutong.
Agus menilai tantangan pengelolaan wilayah yang luas, meliputi 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Sekarang pengawasan ada di mana-mana.
Kesalahan kecil bisa langsung viral di media sosial. Karena itu, pemerintah dituntut memiliki akuntabilitas yang tinggi,” ungkap Agus.
Pada kesempatan itu, Agus juga menawarkan pendekatan pendampingan yang lebih humanis melalui konsep “pengawalan” dibanding sekadar “pengawasan”.
“Kami ingin memastikan tata kelola berjalan baik, dan Inspektorat benar-benar menjadi tangan kanan Bupati,” ujarnya.
BPKP, lanjut Agus, membuka ruang konsultasi bagi jajaran Pemkab Parigi Moutong, baik secara formal maupun informal, khususnya dalam manajemen risiko dan pengelolaan keuangan daerah.
Kerja sama ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola yang berdampak langsung pada masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan.
Penandatanganan MoU turut disaksikan sejumlah pejabat Pemkab Parigi Moutong, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbangda.
Kemudian, Kepala BPKAD, Plt Kadis PUPRP, Plt Kadis Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Kerja Sama, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo (IKP), dan Dinas Perhubungan.
