Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Parigi Moutong menegaskan bahwa penyusunan kepengurusan periode 2025–2030 dilakukan secara kolektif kolegial melalui tim formatur, tanpa adanya kewenangan sepihak dari ketua terpilih.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Parigi Moutong, Mustakim Kono, menyusul dimulainya proses penyusunan struktur kepengurusan pasca musyawarah internal partai.
Menurut Mustakim, tim formatur berjumlah lima orang, terdiri dari ketua terpilih yang otomatis menjadi ketua formatur serta empat anggota lainnya yang mewakili unsur kepengurusan dan kecamatan.
“Semua keputusan diambil bersama. Ketua formatur tidak memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan susunan pengurus,” ujar Mustakim saat ditemui sejumlah awak media di Parigi, Rabu (23/12/2025).
Ia menjelaskan, setiap usulan nama pengurus, termasuk posisi sekretaris dan bidang-bidang lainnya, harus melalui pembahasan dalam rapat formatur. Usulan tersebut tidak dapat ditetapkan sebelum memperoleh kesepakatan bersama.
“Kalau hanya satu formatur yang mengusulkan nama, itu belum bisa ditetapkan. Harus diputuskan secara musyawarah,” jelasnya.
Mustakim menambahkan, fokus awal formatur adalah merampungkan struktur kepengurusan tingkat kabupaten sebelum melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kecamatan.
Setelah susunan pengurus final, pihaknya akan mengajukan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepada DPD Partai Golkar Provinsi.
“SK provinsi menjadi dasar pelantikan dan rapat kerja. Setelah itu baru kita bergerak ke konsolidasi pembentukan pengurus kecamatan,” ungkapnya.
Ia berharap proses kerja tim formatur dapat berjalan lancar sehingga konsolidasi partai dapat segera dilakukan dalam rangka penguatan organisasi menghadapi agenda politik ke depan.
“Targetnya Januari 2026 sudah mulai berjalan, tentu menyesuaikan dengan dinamika dan proses yang ada,” demikian Mustakim Kono.
