Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Parigi Moutong dievaluasi.
Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang dialokasikan tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Penekanan tersebut mengemuka dalam kegiatan analisis dan evaluasi pengelolaan DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2026 yang diikuti Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong secara virtual, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia itu dibuka Inspektur Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Sunarto, SH., MM.
Sementara sambutan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes turut disampaikan dalam rangkaian kegiatan.
Pemkab Parigi Moutong mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Bupati. Hadir Asisten I Setda Parigi Moutong Adruddin Nur, Plt. Kepala DP3P2KB Kartikowati serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Evaluasi diarahkan untuk mengukur kinerja dan realisasi DAK, baik dari sisi keuangan maupun capaian output program.
Berbagai kendala yang menyebabkan rendah atau belum optimalnya realisasi anggaran juga menjadi bagian yang dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan.
Ukuran keberhasilan DAK bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program tersebut memberi dampak nyata kepada keluarga penerima manfaat.
Dalam kegiatan tersebut ditekankan, program KB memiliki cakupan yang lebih luas dibanding sekadar pengaturan jumlah anak.
Program ini berkaitan dengan perencanaan kehidupan keluarga, kesehatan ibu dan anak, perencanaan kehamilan serta tumbuh kembang anak.
Pembangunan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil dan memiliki daya saing.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program, termasuk antara pemerintah pusat, BKKBN, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Hasil evaluasi nantinya menjadi bahan untuk memperbaiki pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan DAK Subbidang KB, sekaligus mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan atau dikembangkan di daerah lain.
Pemkab Parigi Moutong menyatakan akan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan program.
Langkah tersebut diarahkan agar penggunaan DAK bidang KB tidak berhenti pada persoalan administrasi dan serapan anggaran, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia di Parigi Moutong.
