Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat upaya mitigasi bencana dengan mengintegrasikan program pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), pemerintah daerah memastikan aspek kebencanaan menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan.
Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan program kebencanaan ke depan.
“Penguatan mitigasi bencana menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Kami akan terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk melihat kebutuhan ke depan, termasuk kemungkinan penambahan alokasi anggaran dan peningkatan kapasitas SDM di bidang kebencanaan,” ujar Iqbal, di Parigi, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap instruksi Presiden terkait penanganan dan pengurangan risiko bencana.
Selain penguatan mitigasi, pemerintah daerah telah mengakomodasi intervensi darurat pascabencana melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Juni 2026.
Penyesuaian tersebut meliputi perubahan target volume program dan perluasan kelompok sasaran penerima manfaat agar pelaksanaan pembangunan dapat menyesuaikan kebutuhan daerah, termasuk dalam kondisi pascabencana.
“Melalui perubahan RKPD pada Juni lalu, kami telah mengakomodasi intervensi darurat pascabencana, termasuk penyesuaian target volume program dan perluasan kelompok sasaran penerima manfaat,” jelasnya.
Iqbal menegaskan, seluruh pelaksanaan program pemerintah hingga akhir 2026 tetap mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Bappelitbangda juga tengah mempersiapkan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2026.
Ia menambahkan, evaluasi ini dilakukan untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Parigi Moutong tetap selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun nasional.
“Hasil evaluasi ini nantinya akan kami sampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kemungkinan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Iqbal.
