Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Target pembangunan Kabupaten Parigi Moutong berpotensi mengalami penyesuaian menyusul rencana revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Januari mendatang.
Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Iqbal Karim, kepada wartawan di Parigi, Senin (9/11/2026).
Iqbal mengatakan, Pemkab Parigi Moutong melalui Bappelitbangda kini bersiap melakukan evaluasi RPJMD 2025–2026 untuk memastikan kesesuaian target pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan nasional.
Menurutnya, rencana revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yang dipatok di atas 6 persen. Target tersebut dinilai terlalu optimistis sehingga perlu dirasionalisasikan.
“Bappenas menilai target indikator makro provinsi, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang dipatok di atas 6 persen, terlalu optimistis sehingga perlu dirasionalisasikan. Karena target kabupaten/kota menopang target provinsi, penyesuaian tersebut berpotensi memengaruhi target perencanaan di Parigi Moutong,” jelas Iqbal.
Meski demikian, Bappelitbangda belum memastikan apakah hasil evaluasi tersebut akan berujung pada revisi substansial RPJMD Kabupaten Parigi Moutong.
Iqbal menjelaskan, hasil evaluasi terlebih dahulu akan dilaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, pelaksanaan program pembangunan daerah hingga akhir 2026 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah mengalami perubahan pada Juni lalu.
Perubahan RKPD tersebut mencakup penyesuaian target volume program, perluasan kelompok sasaran penerima manfaat, hingga intervensi darurat untuk penanganan pascabencana.
Pihaknya juga memastikan pengawalan terhadap janji-janji kampanye kepala daerah yang telah diformalkan dalam dokumen perencanaan tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Iqbal berharap RKPD benar-benar menjadi pedoman arah pembangunan, bukan sekadar dokumen pelengkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
