
Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID -–Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut dipimpin Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, dan dihadiri Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Irfan Sukarna, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Abdul Sahid menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
“Kita harus memastikan bahwa komoditas kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang terjangkau, serta dapat didistribusikan secara merata hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” tegasnya.
Selain pengendalian inflasi, ia meminta seluruh OPD memperkuat penerapan transaksi digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Sementara itu, Muhamad Irfan Sukarna menyoroti potensi Parigi Moutong sebagai daerah penghasil pangan dan perikanan di Sulawesi Tengah.
Namun, distribusi komoditas ke luar daerah perlu diimbangi pemenuhan kebutuhan lokal agar tidak memicu kenaikan harga.
Ia menyebut cabai dan ikan sebagai komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga stabilitas harga daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parigi Moutong, Idhamsya, juga mempertanyakan peluang dukungan Bank Indonesia berupa fasilitas internet satelit Starlink bagi desa yang masih mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot.
Menanggapi hal itu, Irfan menyampaikan Bank Indonesia berpeluang memberikan dukungan fasilitas Starlink beserta biaya langganan selama satu tahun, terutama untuk lokasi yang berkaitan langsung dengan pengembangan digitalisasi ekonomi.
Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk digitalisasi pasar, transaksi UMKM, pembayaran retribusi, serta penerapan QRIS di kawasan wisata.
Ia mempersilakan Pemkab Parigi Moutong melalui Dinas Kominfo mengajukan proposal agar usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan anggaran Bank Indonesia.
Pemkab Parigi Moutong berharap sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi semakin kuat, sekaligus memperluas transaksi non-tunai dan akses layanan digital hingga wilayah yang masih terbatas jaringan internet.
















