Palu, PUSATWARTA.ID — Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya secara resmi dinyatakan berakhir per 31 Desember 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr Endi Sutendi, saat rilis akhir tahun 2025 di hadapan awak media, Selasa (30/12/2025), di lobi utama Markas Polda Sulawesi Tengah.
Kapolda Sulteng menjelaskan, penghentian Operasi Madago Raya merupakan bagian dari evaluasi strategis Polri dalam penanganan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
Meski operasi khusus dihentikan, upaya pengamanan dan pemeliharaan stabilitas keamanan tetap menjadi prioritas utama kepolisian.
Diketahui, Operasi Madago Raya merupakan kelanjutan dari Operasi Tinombala yang berganti nama sejak 1 Januari 2021.
Pergantian tersebut menandai perubahan pendekatan Polri yang lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan, pembinaan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Irjen Pol Endi Sutendi menegaskan, berakhirnya Operasi Madago Raya tidak berarti aktivitas patroli dan pengamanan di wilayah bekas operasi dihentikan.
Kepolisian tetap melaksanakan pengamanan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di seluruh polres jajaran dengan dukungan penuh dari Polda Sulawesi Tengah.
“Poso tetap menjadi atensi dengan melakukan KRYD, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran ataupun tindak pidana terorisme,” ujar Irjen Endi Sutendi.
Menurutnya, wilayah-wilayah bekas operasi masih menjadi fokus pengawasan kepolisian. Namun, pola pengamanan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keamanan yang dinilai semakin kondusif.
Kapolda menambahkan, meskipun Operasi Madago Raya telah resmi berakhir, kegiatan berkelanjutan berupa pembinaan, pengawasan, dan deradikalisasi tetap dilaksanakan.
Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Kabupaten Poso, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, serta wilayah Sulawesi Tengah secara umum.
Ia juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 program deradikalisasi dinilai berjalan efektif. Sekitar seratusan mantan narapidana terorisme (napiter) dan simpatisan dilaporkan telah kembali menyatakan komitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Keamanan tidak bisa hanya diserahkan kepada Polri semata. Peran aktif masyarakat sangat penting agar situasi Sulawesi Tengah tetap aman, damai, dan kondusif,” ujarnya.
