Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (12/01/2026).
Rakor ini diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dipimpin secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa rakor pengendalian inflasi daerah akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Menurutnya, pengendalian harga beras menjadi salah satu indikator keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Kementerian Pertanian, serta unsur TNI dan Polri melalui pelaksanaan operasi pasar.
Langkah tersebut dinilai efektif dalam meredam gejolak harga di masyarakat.
Menjelang bulan suci Ramadan, Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin.
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengawasan harga serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan agar stabilitas harga tetap terjaga.
Dalam rakor tersebut, Tomsi Tohir turut menyoroti penanganan pascabencana dan kondisi inflasi nasional tahun 2026.
Ia menyampaikan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga di sejumlah daerah serta adanya berbagai musibah, inflasi nasional masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan di beberapa daerah, kita masih berada dalam rentang batas yang ditetapkan,” ujar Tomsi.
Selain pengendalian inflasi, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga juta rumah juga menjadi agenda penting dalam rakor ini.
Evaluasi difokuskan pada aspek perencanaan, dukungan regulasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
