Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Mustakim Kono, melaksanakan agenda reses masa persidangan II tahun 2026 di Kantor Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Sabtu (25/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Siniu.
Turut hadir Kepala Desa Toraranga, Kepala Desa Silangan Barat, Kepala Desa Tandaigi, Kepala Desa Marantale, serta Ketua BPD Toraranga.
Kehadiran para pemangku kepentingan desa tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan pemerintah desa dalam mengawal pembangunan di daerah pemilihan.
Dalam dialog terbuka, warga Dusun 1 Desa Toraranga menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak, di antaranya penyediaan pipa air bersih, bantuan bibit durian montong, pengadaan kursi PKK, pemasangan instalasi listrik bagi 59 kepala keluarga, perbaikan jalan usaha tani, hingga peningkatan upah pekerja lokal.
Di sela kegiatan, Mustakim Kono yang akrab disapa Takim juga menanggapi isu yang berkembang terkait rencana relokasi pemukiman akibat masuknya perusahaan smelter di Kecamatan Siniu. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Saya tegaskan, info itu tidak benar. Prinsip saya jelas, jika perusahaan hadir membawa kesejahteraan, saya akan mendukung.
“Namun jika justru merugikan masyarakat, saya akan berada di garis depan bersama warga untuk menolak,” tegasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Mustakim meminta pemerintah desa segera menyusun proposal resmi sebagai dasar pengajuan program.
Ia mengakui kondisi anggaran daerah tengah mengalami efisiensi, namun hal itu tidak mengurangi komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Saya telah mencatat seluruh aspirasi warga. Meski anggaran terbatas, saya akan terus berupaya melalui jalur politik, baik di tingkat provinsi maupun pusat, agar program yang dibutuhkan masyarakat Siniu dapat terealisasi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah desa guna memastikan program pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat.
