Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Satuan tugas (Satgas) BBM Bersubidi Kabupaten Parigi Moutong menemukan harga Pertalite eceran mencapai Rp 27.000, per botol saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Kota Parigi, Rabu (21/10/2026).
Temuan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat dan informasi yang viral di media sosial mengenai lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer.
Kepala Satgas BBM Bersubsidi Parigi Moutong, Ismet Ibrahim, mengatakan harga Pertalite dalam botol kaca kecil yang sebelumnya dijual Rp13.000 kini naik menjadi Rp15.000.
Sementara itu, Pertalite dalam botol plastik berukuran 1,5 liter yang biasanya dijual Rp20.000, ditemukan dipasarkan dengan harga Rp25.000 hingga Rp27.000.
“Kami turun ke lapangan berdasarkan tugas dan tanggung jawab kami setelah adanya informasi viral di media. Hasilnya, kami menemukan permainan harga oleh para pengecer. Kami sudah memberikan imbauan dan peringatan langsung di tempat,” ujar Ismet.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak melarang masyarakat berjualan BBM secara eceran. Namun, para pedagang diminta tidak memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan berlebihan.
“Silakan berjualan, tetapi jangan melebihi harga standar yang biasa berlaku,” kata Ismet.
Menurut Ismet, petugas telah mencatat nama kios dan lokasi penjualan serta mendokumentasikan temuan di lapangan. Sejumlah pemilik kios yang didatangi juga disebut bersedia menerima imbauan petugas.
Untuk memperketat pengawasan, Satgas BBM akan berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), termasuk camat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pengawasan direncanakan diperluas hingga ke desa-desa.
Ismet mengimbau masyarakat melaporkan jika menemukan pengecer yang menjual Pertalite dengan harga tidak wajar. Jika peringatan tidak diindahkan, pihaknya menyatakan siap mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau masih ada yang membandel, laporkan ke kami atau ke Satgas. Kami siap turun dan menindak tegas. Jika ada indikasi pelanggaran pidana, prosesnya akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum sesuai UU Migas,” tegasnya.
Selain melakukan pengawasan terhadap pengecer, pihaknya berencana memanggil pengawas SPBU di kawasan Toboli hingga Sausu untuk mengikuti rapat evaluasi dalam waktu dekat.
“Rapat ini direncanakan membahas rantai distribusi BBM dan menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan,” ujarnya.
