Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 68 persen.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencapai sekitar Rp300 miliar menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan realisasi belanja tersebut merupakan akumulasi penyerapan anggaran melalui masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, angka serapan anggaran diperkirakan meningkat menjadi kisaran 70 persen pada November.
Ia menjelaskan, pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat saat ini juga mensyaratkan pemenuhan sejumlah indikator kualitatif, termasuk laporan penyerapan anggaran dan laporan kinerja perangkat daerah.
Selain realisasi belanja, pembiayaan PPPK menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyiapkan kebijakan penganggaran tahun mendatang. Iqbal menyebutkan, selama ini pembiayaan PPPK menyerap anggaran daerah hingga sekitar Rp300 miliar.
Namun, pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi terkait wacana pengambilalihan sebagian beban pembiayaan tersebut oleh pemerintah pusat.
“Secara formal kami belum menerima surat edaran atau Perpres resminya. Namun jika regulasi tersebut direalisasikan, alokasi anggaran yang sebelumnya terserap untuk PPPK dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas daerah lainnya dalam RAPBD 2027,” ungkap Iqbal kepada wartawan, di Parigi, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, kepastian kebijakan tersebut akan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027.
Di sisi lain, pelaksanaan program pemerintah daerah hingga akhir 2026 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan Juni lalu.
Penyesuaian tersebut mencakup target program dan perluasan kelompok sasaran penerima manfaat.
“Kami terus mengawal agar program prioritas serta janji-janji kampanye kepala daerah yang telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai arah pembangunan daerah,” ujarnya.
